Pemerintahanyang tidak transparan merupakan wujud pengingkaran terhadap konsepsi. System pemerintahan yang tidak transparan ini tentunya akan menciptakan suasana yang tidak. Kepercayaan dunia luar berkurang terhadap negara. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan 2. Akibat dari pemerintahan yang tidak transparan : Pada masa orde baru korupsi
Uploaded byAndrew 0% found this document useful 0 votes156 views5 pagesDescriptionHdndndnCopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?Report this Document0% found this document useful 0 votes156 views5 pagesDampak Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak TransparanUploaded byAndrew DescriptionHdndndnFull descriptionJump to Page You are on page 1of 5Search inside document You're Reading a Free Preview Page 4 is not shown in this preview. Buy the Full Version Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
DampakPenyelenggaran Pemerintahan yang Tidak TransparanKelompok 6Dwiana Rachmawati (05)Muhammad Bagus Pratama (13)Mustaqim (15)Yulia Widhayanti (29)XI IPS 3 Apa akibat akibat dari pemerintah yang tidak transparan? Salah satu akibat dari tidak adanya transparansi pemerintah ialah mudah terjadinya KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketiga hal ini tidak hanya merugikan pemerintah saja, melainkan juga seluruh masyarakat dan negara. Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan? Pengaruh kekuasaan. Konflik sosial budaya. Penyelewengan hukum. Etika. Politik dan hukum. Seperti apa ciri ciri pemerintahan yang tidak transparan? 1. Tidak terdapat keikutsertaan rakyat secara langsung dalam pemerintahan. 3. Tidak adanya control atau pengawasan langsung dari rakyat terhadap Pemerintah. 4. Menganut ideology yang doktriner. 5. Tidak terdapat pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang tidak transparan? Jawaban. maksudnya adalah pemerintahan yang terlalu segi eekonomi cntohnya pemerintahan yang dimana pemerintah itu secara tertutup dan tidak terang2an kepada rakyat dalam membahas masalah perekonomian. Faktor apa yang menyebabkan pemerintahan tidak good governance? Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor–faktor penghambat penerapan prinsip good governance adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Bagaimana masyarakat mencegah praktik pemerintah yang tidak transparan? Contoh upaya pencegahan penyelenggaran pemerintahan yang tidak transparan adalah sebagai berikut. Kita mendorong pemerintah menggunakan sistem e-budgeting untuk penganggaran. Kita mendorong penggunaan anggaran melalui lembaga pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. Mengapa diperlukannya prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan? Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan fairness dapat ditumbuhkan. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Mengapa konsep transparansi sangat penting dalam penyelenggaraan negara? Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Apakah yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik? Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur … Apa ciri-ciri good governance yang baik? Good governance mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Good governance mampu memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan masyarakat. Good governance mampu menyediakan informasi secara transparan. 8 Bagaimanakah ciri-ciri pemerintahan yang baik? Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bertanggung jawab secara umum terhadap berbagai hal yang ada di dalam pemerintahan. Independensi. Transparansi. Partisipasi. Koordinasi. Apa saja ciri-ciri tata pemerintahan yang baik? Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan informasi dan aktivitas yang dilakukan. Partisipasi. Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Akuntabilitas. Koordinasi. Apa itu pemerintahan yang transparan dan akuntabel? Transparan dan akuntabel berarti setiap aktifitas di bidang pengelolaan perbendaharaan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh dan dilakukan dengan penuh keterbukaan opennsess yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik. Apa yang dimaksud dengan transparan? Pengertian Transparansi Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang akuntabel? Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media … Apa saja faktor faktor yang terlibat dalam governance? Hambatan seperti apa sehingga good governance sulit diterapkan? Adapun kendala tersebut terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal kurangnya pemahaman aparatur terhadap prinsip- prinsip Good Governance, fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya disiplin aparatur di waktu jam kerja, sedangkan faktor eksternal kurangnya partisipasi masyarakat, … Faktor apa saja yang mendukung terwujudnya good governance? Bagaimana upaya pencegahan penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan melalui jalur pendidikan masyarakat? Jawaban. Upaya untuk menghindari penyelenggaraan yang kurang transparan melalui jalur pendidikan masyarakat adalah dengan menjadikan pancasila sebagai dasar negara yang mampu membuka wacana dan dialog interaktif dalam masyarakat E. References Pertanyaan Lainnya1Apa penyebab inflasi yang terjadi saat awal kemerdekaan Indonesia brainly?2Apa kegiatan ekonomi utama di negara Singapura?3Bagaimana cara menghitung diagram lingkaran?4Bagaimana cara memisahkan minyak?5Apa itu pengawet natrium benzoat?6Apa manfaat dan tujuan mempelajari ilmu sosiologi?7Apa manfaat dari membaca biografi?8Apa saja wisata budaya?9Apa manfaat menjadi anak shalih kelas 5?10Campuran apa yang dapat dipisahkan dengan penyaringan? Systempemerintahan yang demokratis, seharusnya diselenggarakan dengan secara terbuka. Apabila system pemerintahan demokrasi dilakukan secara tertutup, hal itu akan membuat dampak negative bagi kehidupan berbangsa dan keterbukaan diharapkan penyelenggaraan Negara bersedia membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasiyang benar,jujur dan tidak
Di dalam suatu negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan secara tidak terbuka akan menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak utama yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok di berbagai aspek pemerintahan, seperti disebutkan di bawah Bidang politikLembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berfungsi secara optimal. Lembaga eksekutif sangat sedikit menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum. Setiapkali ada kebijakan yang diusulkan menjadi proyek sering disalahgunakan untuk memperkaya diri. Hasilnya, kebijakan-kebijakan tersebut merugikan rakyat. Legislatif jarang menghasilkan perundang-undangan yang sungguh-sungguh konsisten dengan pesan konstitusi sekaligus menjawab kebutuhan rakyat. Itu terjadi karena proses pembahasan perundang-undangan diwarnai kompromi-kompromi dengan imbalan uang. Lembaga yudikatif juga sering menghasilkan putusanputusan kontroversial, yang bertentangan dengan rasa keadilan Bidang ekonomi dan lingkungan hidupBerbagai kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan secara wajar. Semua kegiatan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan birokrasi-birokrasi pemerintahan, sebagian besar diwarnaidengan uang pelicin. Akibatnya, kegiatan ekonomi menjadi berbelit-belit dan mahal. Para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri pun menjadi enggan berinvestasi. Hal ini menjadikan kegiatan perekonomian menjadi berjalan dengan lambat. Pengangguran pun terjadi di manamana. Pertumbuhan dan pemerataan pendapatan tidak terjadi secara signifikan. Di bidang lingkungan hidup, uang pelicin turut bermain dalam birokrasi pemerintahan. Akibatnya, praktik illegal logging terjadi di mana-mana secara bebas. Hal ini juga terjadi di bidang kelautan, yang menyebabkan maraknyaillegal Bidang sosial budaya dan keagamaanDalam kehidupan sosial budaya, selalu diwarnai dengan budaya konsumtif dan mengutamakan materi. Hidup hanya diarahkan untuk memperoleh kekayaan sebesar-besarnya dan kenikmatan hidup, tanpa mempedulikan moral dan etika. Keagamaan pun hanya bersifat formalistik, di mana di satu sisiseseorang rajin beribadah dan menyukai simbol-simbol keagamaan, tetapi ia pun tidak merasa bersalah apabila melakukan tindakan-tindakan menyimpang untuk memperkaya diri Bidang pertahanan dan keamananProfesionalitas aparat sangat rendah, tidak sesuai tuntutan zaman dan keinginan rakyat. Akibatnya aparat tidak mampu mendeteksi secara dini, mencegah dan mengatasi berbagai gejolak sosial dan gangguan keamanan yang terjadi di tengah masyarakat. Budaya kekerasan pun menjadi peristiwayang wajar di mana-mana. Dalam hal ini, korps hanya untuk menakuti rakyat dan melindungi kepentingan-kepentingan pejabat atau orang yang memiliki modal besar. Akibatnya banyak pihak yang tidak puas, sehingga rawan timbul disintegrasi bangsa. ;
PembahasanPengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah.Hasil penelitian sejalan dengan pendapat ITB (2004) bahwa pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya

Akibat penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan adalah? Terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa Selalu menimbulkan kecurigaan terhadap pihal lain Dapat memperkokoh posisi penyelenggara pemerintah Kurangnya kepercayaan dunia luar pada suatu bangsa Sukar mengharapkan partisipasi masyarakat untuk negara Jawaban B. Selalu menimbulkan kecurigaan terhadap pihal lain. Dilansir dari Ensiklopedia, akibat penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan adalah selalu menimbulkan kecurigaan terhadap pihal lain.

Dampaknegatif penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan - 2328890 candila candila 22.03.2015 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab • terverifikasi oleh ahli Dampak negatif penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 2 Lihat jawaban Iklan Iklan Maltadiah Maltadiah Warga negara nya akan melakukan penyimpangan / banyak rakyat yang 0% found this document useful 0 votes611 views23 pagesCopyright© Attribution Non-Commercial BY-NCAvailable FormatsDOC, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes611 views23 pagesDampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Trans Par AnJump to Page You are on page 1of 23 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 9 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 13 to 21 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
Dilansirdari Ensiklopedia, dampak yang paling besar dirasakan masyarakat dari penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan adalah munculnya sikap apatisme masyarakat terhadap pemerintah. Baca Juga Gambar Di samping merupakan elemen menu di Ms. Excel dengan fungsi?
Ilustrasi Pemilu. Foto media sosial dalam pemilihan umum sangat penting karena media sosial telah menjadi platform yang berpengaruh secara signifikan dalam konteks politik dan pemilihan umum terutama di era modern seperti Setyono, 2015 media sosial memiliki peran penting dalam kampanye pemilihan umum, baik sebagai media kampanye, media informasi, media partisipasi maupun media pemantau. Selain itu, media sosial dapat mempengaruhi persepsi dan sikap pemilih terhadap calon dalam pemilihan sosial memiliki peran penting dalam pemilihan umum yakni sebagai berikut;1. Menciptakan integritas penyelenggaraan pemilu dengan memberikan informasi yang akurat dan transparan Media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dengan memberikan efek positif dalam peningkatan partisipasi politik dikalangan pelajar sebagai pemilih pemula di dalam pemilihan umum Ratnamulyani dan Beddy, 2018.3. Media sosial dapat menyebarkan informasi dengan harapan mendapatkan dukungan dan simpati Nurcholis dan Tri, 20204. Media sosial memiliki kemampuan untuk mengarahkan perhatian khalayak terhadap isu-isu tertentu yang diagendakan media massa Musfialdy, 2015, kampanye melalui media sosial bisa dilakukan dengan menentukan tujuan kampanye, mengenali terlebih dahulu audiens target, pilih platform media sosial yang tepat, buat rencana konten, lebih bagus dengan teknik pemersatu komunitas, berinteraksi dengan audiens, memantau dan analisis kinerja, kolaborasi dengan influencer, gunakan iklan berbayar, yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan itu, konten pesan politik dalam kampanye melalui media sosial harus dirancang dengan hati-hati dan memperhatikan aspek etika serta regulasi yang berlaku seperti mengidentifikasi nilai inti dan isu, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan konten visual yang menarik, menyampaikan pesan dengan narasi yang kuat, menggunakan pendekatan yang inklusif, menyertakan bukti dan data yang meyakinkan, memromosikan partisipasi dan aksi, hindari serangan dan retorika yang negatif, memberikan respon terhadap komentar dan pertanyaan, mematuhi hukum dan politisi juga dapat berperan dalam pemanfaatan media sosial dalam kampanye pemilihan umum, yakni dengan membangun keterhubungan langsung dengan pemilih, meningkatkan transparansi, membangun personal branding, menggerakkan pemilih muda, memonitor sentimen publik dan membangun jaringan dan sosial ternyata memiliki peran yang cukup besar dalam mengubah perilaku pemilih dan mempengaruhi pemilihan umum. Hal ini disampaikan oleh Yusran dan Sapar, 2022 yang mengatakan bahwa media sosial berpengaruh terhadap partisipasi oleh penelitian Zempi, 2023 mengatakan bahwa pemanfaatan media sosial dalam kampanye pemilu secara optimal dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula di kalangan pelajar di Kabupaten sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam persebaran informasi politik dalam pemilihan umum. Terdapat beberapa cara di mana media sosial dapat mempengaruhi hal tersebut yaitu persebaran informasi cepat dan luas, pembentukan opini publik, kampanye politik yang lebih terjangkau dan target dan meningkatkan partisipasi sosial dapat memperkaya diskusi politik, memfasilitasi partisipasi pemilih dan meningkatkan aksesibilitas informasi, penting juga untuk mengembangkan literasi media sosial dan keterampilan pemilahan informasi yang kritis untuk mengatasi tantangan penyebaran berita palsu dan Nusran pada artikel media sosial, memiliki peran memperkuat demokrasi karena media sosial bisa menjadi panggung bagi tiap pengguna, warga negara menyampaikan pemikiran dan opininya. Menurutnya, kebebasan di era digital juga hendaknya menganut prinsip demokrasi Pancasila antara lain menjamin kebebasan berekspresi, pers yang bebas, keberadaan parpol, pembagian kekuasaan, ada pemilu, hak-hak minoritas dijamin, supremasi hukum, pemerintahan yang konstitusional, peradilan tidak memihak dan manajemen lembaga publik yang media sosial terhadap proses demokrasi dapat memiliki dampak yang signifikan seperti partisipasi politik yang lebih luas, akses informasi yang lebih mudah, pemberdayaan masyarakat, kampanye politik yang lebih terjangkau dan efektif, tantangan berita palsu dan itu, penting juga untuk meningkatkan partisipasi dan akses informasi, juga mempertimbangkan tantangan dan risiko yang terkait, seperti penyebaran berita palsu, perang informasi, dan polarisasi dalam pemilihan umum adalah tindakan yang sangat tidak etis, hal tersebut dapat memengaruhi opini dan perilaku pemilih dengan cara yang tidak jujur atau tidak adil. Perilaku ini seperti menyebarkan berita palsu hoax, adanya bot dan akun palsu, memanipulasi trending topic di media sosial, serangan pribadi dan kampanye penghancuran reputasi, menargetkan iklan politik yang salah kepada pemilih, membeli pengikut atau keterlibatan palsu seperti like, komentar, atau retweet untuk menciptakan kesan popularitas yang tidak sesuai dengan dukungan tindakan manipulasi tentu merugikan dan menimbulkan dampak terhadap pemilihan umum. Dampak ini seperti memburuknya kualitas informasi, meningkatkan konflik, menurunkan kepercayaan publik, mengancam integritas pemilihan dan merusak reputasi kandidat dan partai melawan dampak manipulasi media sosial dalam pemilihan umum, penting bagi pemilih untuk mengembangkan keterampilan literasi media yang kuat, memverifikasi informasi sebelum mempercayainya, dan berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat secara keseluruhan juga perlu bekerja sama untuk mengenali, mengatasi, dan menghentikan praktik manipulasi media pengguna media sosial dalam pemilihan umum sangat disarankan kita agar lebih teliti dan bisa menyaring segala sesuatu yang diterima dengan verifikasi informasi, berpartisipasi aktif, kritis dan skeptis, mengikuti sumber terpercaya, bersikap hormat dalam diskusi, jaga privasi dan keamanan, cari dialog dan pemahaman, laporkan penyalahgunaan, dukung kampanye yang jujur, dan menjaga keseimbangan penggunaan media R. Darmawan P. dan Siti Zulaikah. 2015. Peran Media Sosial dalam Pemilihan Umum 2014 Studi Kasus Twitter dan Instagram. Jurnal Komunikasi Massa, Vol. 8, No. Irninta Islamiah dan Sapar. 2022. Pengaruh Media Sosial Dan Perilaku Pemilih Dalam Memprediksi Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 Studi Di Kecamatan Mappedeceng Kab. Luwu Utara. Jurnal Darma Agung Vol. 30, No. 2, Hlm. Chairun Nisa dan Ana Kuswanti, Siti Maryam. 2023. Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukanpengetahuan Politik Masyarakat. Ekspresi dan Persepsi. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. Ike Atikah dan Beddy Iriawan Maksudi. 2018. Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. Vol 20, No 2015. Peran Media Massa Saat Pemilihan Umum Mengawasi Atau Diawasi. Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 2, Hlm. Ahmad & Tri Rizki Putra. 2020. Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden 2019 Studi Pada Mahasiswa Fisipol Ugm. Jurnal PolGov Vol. 2 No. 1. DAMPAKPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN 1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Istilah pemerintah (Government) dapat dibedakan dengan pemerintahan (governing). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata Contoh Soal CPNS: KEBIJAKAN PEMERINTAH PPCI CPNS 2011 kumpulan soal soal cpns ujian seleksi penerimaan calon pegawai Penyelenggaraanpemerintahan yang baik "good governance" adalah istilah yang sangat popelar dewasa ini baik pada negara-negara maju atau negara-negara berkembang termasuk di Indonesia.Good governance pada dasarnya adalah pemerintah demokrasi yang transparan. Agar dapt terlaksana dengan baik maka good governance perlu pengawasan oleh lembaga perwakilan yang legitimed, di samping pengawasan
ANALISISFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud) Sintike Mentari Modo David Paul Elia Saerang Agus Tony Poputra (Email : sintikemodo88@gmail.com) ABSTRACT The research was conducted on the basis of the gap between expectations and reality .
DampakPerubahan Iklim adalah kerugian atau manfaat akibat adanya Perubahan Iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Risiko Iklim adalah potensi dampak negatif Perubahan Iklim yang merupakan interaksi antara Kerentanan, keterpaparan dan bahaya. Dampakyang paling besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi. Istilah "korupsi" dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Transparansi merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan serta pembangunan suatu negara. Pemerintah harus terbuka atau transparan kepada masyarakatnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transparan diartikan sebagai segala sesuatu yang nyata, jelas, tidak terbatas pada beberapa orang tertentu saja, atau sifatnya Goodgovernance sebenarnya adalah impian dari semua negara di dunia, yaitu pemerintahan dengan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik, seperti pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan tepat sasaran sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan F Dampak Pemerintahan yang tidak Transparan 6 BAB III PENUTUP 7 A. Kesimpulan 7 hal itu akan berdampak negative bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak utama yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan public untuk kepentingan pribadi atau kelompok di berbagai IzfQ.